![Peran Strategis BPPSDM KKP dalam Mengawal Program Ekonomi Biru](https://gambar.trustnews.id/image.php?width=640&image=https://gambar.trustnews.id/gbr_artikel/Screenshot-2024-07-12-153041.png)
TRUSTNEWS.ID,. - Indonesia sudah mengantongi roadmap untuk konsep ekonomi biru dan lima program prioritas yang berlandaskan ekologi. Maksudnya, dengan lebih dari 16.056 pulau dan sekitar 108 ribu kilometer garis pantai, juga tiga perempat wilayahnya berupa laut, maka sudah sepatutnya laut dijadikan identitas dan kunci bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Apalagi, sebagai negara kepulauan, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok, dengan kontribusi sebesar US$27 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan.
Laut juga berperan penting dalam mencegah dampak bencana alam. Terumbu karang dan mangrove mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh banjir dan tsunami terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Perlindungan yang diberikan oleh terumbu karang dan mangrove ini bernilai setidaknya US$639 juta per tahun.
Dalam rangka mendukung program strategis Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yang berlandaskan pada ekonomi biru, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan memegang peran kunci yang sangat menentukan keberhasilan program. Satu di antaranya, peran strategis dalam penyiapan SDM Unggul, maju, dinamis dan bertalenta global.
Sejalan dengan penyaiapan SDM tadi, BPPSDM melaksanakan dua program terobosan: pertama, VOGA (Vacational Goes to Actors), yang dilaksanakan melalui, transformasi pendidikan vokasi; revitalisasi pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan serta optimalisasi peran penting penyuluh.
Program kedua, dengan pengembangan Smart Fisheries Village (SFV), yang merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna.
Pengembangan SFV sendiri berpijak pada dua konsep pembangunan, yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM.
Di sisi lain BPPSDM juga mengembangkan Integrasi/kolaborasi pendidikan melalui kegiatan Teaching Factory (TEFA), yang merupakan pelatihan dan percontohan penyuluh serta penerapan inovasi merupakan kekuatan BPPSDM dalam pengembangan SFV. Melalui program ini, BPPSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Untuk menunjang program pengembangan tadi, BPPSDM juga memfasilitasi peningkatan kualitas SDM dalam mengadopsi teknologi dan inovasi terbaru di sektor kelautan dan perikanan.
Langkah ini dilakukan melalui pendidikan vokasi bagi para taruna satuan pendidikan KP dengan mengenalkan berbagai teknologi terbaru oleh para dosen yang berkualitas (S2 dan S3 dalam dan luar negeri).
Selain itu, mereka juga menggandeng berbagai mitra kerja sama di dalam dan luar negeri, yang difasilitasi dengan sarana prasarana memadai, seperti kapal latih, simulator, tambak, kolam, laboratorium, hatchery, peralatan selam, fishing gear, dan Teaching Factory penangkapan ikan, permesinan, budi daya, pengolahan dan sebagainya.
Selain itu, juga dilakukan juga melalui pelatihan melalui para instrukur dan widayiswara serta transfer teknologi oleh sejumlah penyuluh perikanan kepada masyarakat.
Semua program pendukung program ini juga dibekali dengan sertifikasi yang memadai. Pembekalan ini langsung dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan sebagai Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja khusus untuk profesi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang bertanggung jawab melaksanakan Uji Kompetensi. BNSP juga menerbitkan sertifikat kompetensi serta melakukan verifikasi tempat uji kompetensi pada bidang Profesi Kelautan dan Perikanan.
Pada 2024 telah diverifikasi dan ditetapkan total Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebanyak 94 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, baik Unit Pelaksana Teknis BPPSDM maupun mitra luar BPPSDM.
Skema Sertifikasi ditujukan untuk penangkapan ikan, budidaya perikanan, mesin kapal, pengolahan hasil perikanan, sosesk & penyuluhan Perikanan dan Kelautan. Sertifikasi ini memiliki manfaat, terutama untuk pengakuan dan perlindungan profesional tenaga kerja. Selaiin itu juga untuk memastikan pelanggan bahwa pekerja telah bekerja sesuai dengan standar, kebanggaan, daya saing dan percaya diri.