Lima Titik Berat Periode Kedua Jokowi

Periode kedua kepemim￾pinannya, Presiden Joko Widodo menitikberatkan pada kehati-hatian dan mendahulukan pertimbangan yang waras dan matang.
“Bernyanyi berdendang sambil gembira, Tanda hati sedang bersuka cita Jika berkuasa janganlah lupa, karena rakyatlah kita dipercaya”. Sebuah pantun yang dibacakan Ketua MPR Bambang Soesatyo dimomen penting negeri ini, pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden dan Maruf Amin sebagai Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, sebuah momen yang sakral menjadi lebih santai tak seserius dan penuh formalitas seperti acara kenegaraan pada umumnya.
Tak sampai disitu saja, Bambang Soesatyo pun kembali melepaskan pantun yang disambut dengan tepuk tangan para hadirin. “Terbang tinggi burung merpati, Hinggap lama di pohon mahoni, Kami titip NKRI pada Pak Jokowi Agar rakyat hidup nyaman dalam harmoni,” 
Dalam pidatonya seusai dilantik, Presiden Joko Widodo dalam pidato tanpa teksnya, menekankan apa yang menjadi titik berat kerja 5 tahun ke depan, yakni: Pertama, pembangunan SDM akan  menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan  teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita.
Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endorsement fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.
Keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot.
Kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebelum mengakhiri pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo menutup dengan pepatah Bugis:"Pura babbara' sompekku...Pura tangkisi' golikku...""Layarku sudah terkembang...Kemudiku sudah terpasang..." Pepatah yang mengandung makna, kehati-hatian dan didasarkan atas acca, yang berarti mendahulukan pertimbangan yang waras dan matang. (TN)