Cerita Vanuatu Soal Papua Sebelum Tenggelam

TRUSTINSPIRASI.COM, JAKARTA - Vanuatu terus membawa isu dekolonisasi Papua ke forum dunia. Tak juga kapok meski ditolak PBB.

Bak duri dalam daging begitulah hubungan Indonesia dan Vanuatu. Negara kepulauan yang diprediksi bakal tenggelam di Samudera Paific bagian selatan itu kembali berulah. Kali ini membawa bukan warga negaranya dalam pertemuan dengan KT HAM PBB Michelle Bachelet di Jenewa pada 25 Januari lalu.

Pertemuan itu sendiri atas permintaan Vanuatu untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB. Hanya saja, pertemuan ini dilencengkan Vanuatu dengan memberi kesempatan Benny untuk berbicara dengan Bachelet dan menyerahkan sebuah buku yang diklaim sebagai petisi referendum kemerdekaan Papua Barat yang diklaimnya sudah ditandatangani oleh 1,8 juta orang.

Dalam pertemuan itu, Benny menjelaskan kepada Bachelet bahwa dibawah Pemerintahan Indonesia, warga Papua tak memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul.

Benny kemudian mengatakan satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah melalui petisinya tersebut.

Usai bertemu, Benny yang tercatat sebagai pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua, langsung mengunggah di akun sosial medianya.

Merespons insiden ini, Duta Besar RI untuk PBB Hasan Kleib pada 30 Januari lalu telah berkomunikasi melalui sambungan telepon dengan KT HAM PBB. Dalam pembicaraan tersebut Bachelet menyampaikan keterkejutannya mengenai kehadiran Benny Wenda yang bukan merupakan anggota delegasi resmi UPR Vanuatu.

"Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang dengan sengaja telah mengelabui KTHAM dengan melakukan langkah manipulatif melalui penyusupan Benny Wenda ke dalam delegasi Vanuatu," ujar Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, melalui pernyataan di situs resmi, Rabu (29/1/).

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan pemerintah sudah melayangkan nota protes kepada Vanuatu terkait penyelundupan tersebut.

"Kami sudah melayangkan nota protes keras kepada Vanuatu. Dalam hubungan diplomatik, sekali lagi, rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah menghormati kedaulatan negara lain," ujar Retno di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

Tercatat bukan kali pertama, Vanuatu menjadikan Isu dekolonisasi Papua dan berulang kali pula Indonesia memberikan jawaban tegas. Termasuk pidato Wakil Presiden Jusuf Kalla di Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York 2018 lalu

“Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia akan mempertahankan kedaulatannya. Saya ulangi: akan mempertahankan kesatuan teritorialnya,” tegas Jusuf Kalla.