MENGEJAR PERTUMBUHAN EKONOMI 7 PERSEN

Pandemi Covid-19 tak hanya memberikan dampak pada krisis kesehatan maupun perekonomian global. Namun juga berdampak pada pengelolaan keuangan negara.

Ini terjadi karena perekonomian dunia yang terguncang akibat pandemi membuat banyak negara mengalami penurunan pendapatan, termasuk Indonesia. Seretnya pemasukan pajak dan penerimaan negara lainnya menjadi penyebabnya.Semenatara itu, di lain sisi, kebutuhan belanja meningkat untuk mengatasi wabah dan ekonomi.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda), Mochamad Ardian, mengatakan, dampak dari pandemi Covid-19 berimplikasi kepada semakin berkurangnya anggaran APBD. Ardian mengatakan,total APBD pada 2020 seluruh Indonesia adalah Rp1.299 triliun. Namun pada 2021 berkurang Rp100 triliun menjadi Rp1.199,36 triliun.

'Kalau kita lihat darinrata-rata mungkin kecil Rp100 triliun, karena dibamdikannua Rp1.000 triliun. Tapi kalau dilihat per item daerah sangat signifikan nilainya," ujarnya menjawab TrustNews.

Ardian pun mengambil contoh,Badung Bali dan DKI Jakarta. Kedua wilayah ini mengalami penurunan yang sangat signifikan pada Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disebutkannya, APBD Badung 2021 sebesar Rp3,8 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp7,4 triliun.

Begitu juga Jakarta. APBD 2021 yang disahkan sebesar Rp 72 triliun. Nilai ini jauh berkurang dari APBD 2020 sebesar Rp 84,196 triliun.

"Memang kecil nilainya kalau dilihat secara rata-rata, tapi per item cukup signifikan dampaknya penurunan tersebut. Bagi daerah-daerah yang mengandal sektor jasa dan pariwisata jelas terasa dampaknya, dibandingkan daerah yang mengandal sektor pertanian," ungkapnya.

Sebagai diketahui, Presiden Joko Widodo telah memberi sinyal bahwa kuartal kedua 2021 merupakan saat yang
menentukan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Hati-hati di kuartal kedua tahun ini,berarti bulan April, Mei, Juni ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi kita bisa melompat naik atau tidak," ujar Jokowi saat memberikan sambutansecara virtual dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah 2021, pertengahan April lalu.

Bahkan, Presiden menyebut paling tidak peningkatan ekonomi Indonesia harus bisa mencapai lebih dari 7 persen pada kuartal kedua ini.

"Kalau tidak, kuartal berikutnya kita akan betul-betul sangat berat. Kita harus bisa meningkatkan, menaikkan paling tidak diatas 7 persen di kuartal kedua," lanjutnya.

"Kalau dukungan dari daerah, dukungan dari provinsi, dukungan dari kota,dukungan dari kabupaten, semuanya bergerak bersama-sama saya yakin ini menjadi sesuatu yang mudah," tutur Jokowi.