Jelang Akhir Tahun, Konsumsi Rumah Tangga Topang Perekonomian DKI Jakarta

TRUSTNEWS.ID,. JAKARTA - Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi unit Kementerian Keuangan di DKI Jakarta, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, serta Kanwil Ditjen Kekayaan Negara lingkup DKI Jakarta kembali menyelenggarakan konferensi pers Kinerja APBN Wilayah DKI Jakarta periode s.d. 30 November 2022.

Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jakarta Muhammad Hilal Nur Sholihin, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto, memberikan keterangan terkait kinerja APBN di Provinsi DKI Jakarta.

Ekonomi pada wilayah DKI Jakarta makin menguat dengan realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp1.435,87 triliun (148,53% dari target), sedangkan pagu belanja terealisasi sebesar Rp563,99 triliun (78,84% dari pagu) yang berdampak pada surplus regional sebesar Rp889,23 triliun (330,87% dari target). Adapun Inflasi pada November 2022 sebesar 0,05% (m-to-m), 3,64% (y-to-d), dan 4,11% (yoy).

“Adapun dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN, diharapkan mempercepat dan memperkuat pengurusan piutang negara," sebut Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta.

Dinamika kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus berlanjut. Pada November 2022, kasus terkonfirmasi COVID-19 DKI Jakarta adalah sebanyak 1.516.900 orang. Pasien yang harus melakukan perawatan sebanyak 1.193 orang atau meningkat 108,93% dibandingkan 31 Oktober 2022, dengan tingkat kesembuhan sebesar 97,61% atau sebanyak 1.480.792 orang. Sementara itu, kasus yang terkonfirmasi meninggal dunia mencapai 15.801 orang atau naik 1,06% dibandingkan periode bulan sebelumnya.

Pemberlakuan kembali PPKM level 1 di wilayah Jabodetabek berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2022, menjadi salah satu bentuk kewaspadaan pemerintah terhadap peningkatan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Perkembangan Ekonomi Regional Pada triwulan III tahun 2022, konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 5,71% (yoy) sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94% (yoy).

Pemerintah melalui belanja APBN terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 0,46 poin atau menjadi menjadi sebesar 105,71 poin, dan meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 0,26 poin atau menjadi sebesar 104,15 poin pada periode November 2022.

Kondisi Fiskal Regional, kinerja Penerimaan positif melebihi target. Penerimaan Dalam Negeri DKI Jakarta s.d. 30 November 2022 berhasil mencapai Rp1.435,87 triliun (148,53% dari target), naik 49,97% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Peningkatan tersebut ditopang kenaikan realisasi Perpajakan sebesar 48,73% karena tren harga migas dan komoditas yang fluktuatif serta permintaan yang terus membaik dari domestik dan luar negeri, kenaikan realisasi Bea dan Cukai sebesar 37,29% dikarenakan pertumbuhan yang cukup baik pada semua jenis penerimaan kepabeanan dan cukai, serta kenaikan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 56,40% karena adanya penjualan BMN yang memberikan kontribusi lebih dari 50%.

Kinerja Belanja melambat, Belanja APBN Wilayah DKI Jakarta s.d. 30 November 2022 terealisasi sebesar Rp563,99 triliun atau 78,84% dari pagu, mengalami penurunan sebesar 6,68% tetapi mengalami peningkatan pada Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Belanja Sosial secara berturut-turut sebesar 15,22%, 6,13%, dan 5,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kinerja Penyaluran TKDD tumbuh, realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) s.d. 30 November 2022 sebesar Rp17,36 triliun atau mencapai 99,98% dari pagu, meningkat 17,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Alokasi TKDD didominasi oleh Dana Bagi Hasil sebesar Rp14,09 triliun.

Neraca Perdagangan Kinerja neraca perdagangan pada regional DKI Jakarta sedikit mengalami pelambatan di mana Ekspor DKI Jakarta pada November 2022 sebesar US$4,43 miliar, menurun 3,27% dibandingkan Oktober 2022. Sedangkan pada sisi Impor November 2022 sebesar US$7,02 miliar, mengalami peningkatan sebesar 8,50% dibandingkan Oktober 2022.

Sektor Riil, Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh. Konsumsi rumah tangga pada triwulan III tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Strategic Issues dan Local Issues:

Strategic Issues, Pemerintah terus berkomitmen mendukung pemberdayaan UMKM di wilayah DKI Jakarta melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai Rp10,79 triliun kepada 205.705 debitur, dan penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang mencapai Rp389,64 miliar kepada 92.238 debitur s.d. November 2022.

Untuk menjaga momentum pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi di wilayah DKI Jakarta, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), s.d. 30 November 2022 pemerintah telah merealisasikan dana sebesar Rp4,19 triliun untuk Cluster Kesehatan dan Perlindungan Sosial.

Local Issues, sektor perdagangan besar masih tumbuh positif melanjutkan momentum perbaikan ekonomi, efek dari fluktuasi harga komoditas yang berkontribusi terhadap sumbangan penerimaan dari PPN yang lebih tinggi dari penerimaan jenis pajak lainnya. Selain itu, melalui Kepdirjen Bea dan Cukai Nomor 173/BC/2022 terdapat perubahan target Bea Masuk untuk KPU Tanjung Priok yang dinaikkan menjadi Rp60 miliar, dan target Cukai diturunkan menjadi Rp1 miliar.

Adapun dari sisi belanja, terdapat kebijakan revisi dari DJA untuk menggeser anggaran yang diblokir Automatic Adjustment ke BA BUN. Upaya Pemerintah dalam menangani kemiskinan Ekstrem, Stunting, Ketahanan Pangan dan Risiko Bencana di DKI Jakarta. Kontribusi Belanja Negara tahun 2022 untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan di DKI Jakarta mencapai Rp10,22 triliun yang terdiri dari APBN sebesar Rp1,34 triliun dan APBD sebesar Rp8,88 triliun.

Mengenai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), pembuatan beras fortifikasi FS nutri rice untuk percepatan penurunan stunting, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya memenuhi hak anak, serta membangun sentra-sentra perdagangan (sentra beras, daging, dan lain-lain).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tiga program prioritas untuk tahun 2023, yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Total anggaran yang akan dialokasikan untuk tiga fokus program tersebut adalah sebesar 41,27% dari APBD DKI Jakarta tahun 2023, atau sebesar Rp34,58 triliun.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung program tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas petugas penanganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi dan konstruksi, serta pendampingan pemulihan fisik pasca bencana.

(san)