ATR/BPN Siap Luncurkan 134 Ribu Sertifikat Untuk Transmigran

TRUSTNEWS.ID,. - Hal ini sangat penting menjadi perhatian karena persoalan tanah transmigrasi yang merupakan kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) itu tengah diurai bersama melalui aspek spasial pertanahan.

Pembahasan menjadi topik utama dalam Webinar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 #RoadtoKarimun seri ke-6 “Kolaborasi Tuntaskan Permasalahan Tanah Transmigrasi” yang berlangsung secara daring, pada Kamis (6/7/2023).

Dalam Webinar tersebut ATR/BPN menargetkan untuk memproduksi 134 ribu sertifikat tanah di tahun ini untuk diberikan kepada masyarakat transmigran. Penegasan ini dilontarkan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan.

Menurutnya, tanah transmigrasi tersebut tersebar di 27 provinsi baik kabupaten/ kota di seluruh Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tanggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Pupua Barat.

Dalu menginstruksikan kepada para Kepala Pertanahan (Kantah) untuk mengetahui secara detail menganai subjek dan objek dari tanah transmigrasi yang akan segera diurus sertifikatnya ini. Untuk menangani tanah transmigrasi, kata Dalu, memang tidak mudah, karena perlu dikerjakan bersama-sama.

“Harus dipastikan, bidang tanah ini harus dikerjakan melalui skema apa. Apakah dilakukan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau melalui skema redistribusi tanah atau melalui skema lintas sektor?” ungkapnya.

Jika sudah diperoleh, data-data mengenai tanah transmigrasi tersebut Dalu meminta untuk segera dikomunikasikan dengan pemerintah daerah khususnya dengan Dinas Transmigrasi masing-masing kabupaten.