Berjuang Demi Kemakmuran Pekalongan

TRUSTNEWS.ID,. - Makanya ketika disambangi Trustnews belum lama ini, dan dimintai komentarnya soal potensi ekonomi di Kabupaten Pekalongan, Ketua DPRD di wilayah setempat ini begitu bersemangat. Dirinya optimis, sebagai wakil rakyat akan terus berjuang dan mendukung pemerintah daerah setempat agar pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah di wilayah yang terkenal dengan batiknya ini, terus terdongkrak naik.

“Potensi yang merupakan ukuran dari sumber PAD itu yang harus di dorong sehingga bisa menunjukkan trend positif dalam menunjang Pembangunan. Investasi juga kita dorong meningkat, dari sini tingkat pengangguran bisa terkikis,” terang wanita yang dikenal ramah ini menerangkan.

Di tahun 2022, lanjutnya, angka pengangguran terbuka turun menjadi 3,23% dari tahun 2021 mencapai 4,28%. Tentu tenaga kerja terserap. Investasi yang dilakukan baik dalam dan luar negeri memberikan kontribusi pada penurunan angka pengangguran.

Saat ini pertumbuhan ekonomi di wilayah Pekalongan tumbuh positif, mencapai angka 5,11%, meskipun demikian dirinya tidak menampik di tahun 2020 Pekalongan sempat mengalami minus karena dihantam badai pandemi Covid-19.

“Semoga tahun depan pertumbuhan ekonomi Pekalongan bisa sampai 5,20 sampai 5,25 %. Pertumbuhan ini menandakan bahwa Kabupaten Pekalongan lebih baik. Meskipun pernah minus 1,89% dan sekarang bertumbuh pesat. Kalau diukur dari indeks Pembangunan manusia saya kira akan mengalami peningkatan, di 2023 ini angka indeks Pembangunan manusia bisa mencapai 70,11%. Ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi bagus. Karena indeks Pembangunan manusia diukur dari Pendidikan, Kesehatan dan daya beli. Jadi ini menunjukan bahwa kesejahteraan masyarakatnya membaik,” terang politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal tegas ini.

Saat ini UMKM di Kabupaten Pekalongan jumlahnya mencapai 73ribu terdiri dari umkm bidang konveksi, industri rumahan, kuliner, pedagang kecil, industri batik, jeans, baju koko, dll. UMKM inilah yang selalu eksis di masyarakat yang harus didorong oleh pemerintah agar ekonomi tetap tumbuh sebagai ekonomi kerakyatan.

Untuk mengimbangi peningkatan ekonomi tersebut, Hindun dan wakil rakyat lainnya sepakat untuk mendorong pemerintah daerah setempat terus melakukan berbagai gebrakan inovasi yang mampu mendatangkan income dan prestasi bagi daerah.

“Pada 2019 kita ada pada titik melakukan inovasi yang sangat bagus, dan ke depan sudah ada digitalisasi, maka harus dikembangkan inovasi ini agar mendorong pelayanan maksimal. Kita ada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang sudah di-launching tahun 2021, sudah berjalan dengan pelayanan yang lebih cepat dan mudah seperti mengurus perizinan, dan sebagainya,” katanya.

Pemerintah daerah setempat sudah memberikan pelayanan yang baik dan harus ditunjang dengan kesiapan SDMnya, yang meliputi aparat pelayanan dan kesiapan masyarakat. Kalau saat ini di Pekalongan sudah digitalisasi, maka aparat dan masyarakatnya harus sudah siap. “Kalau dilihat dari pemuda yang jumlah penduduknya banyak, meningkat sekitar 40%, dan usia dewasa hingga tua harus sama sama mendorong situasi bahwa inovasi itu harus sama. Dilakukan baik dari SDM pelayanannya, dan yang dilayaninya.

“Disamping inovasi, pemerintah juga harus konsen pada pembangunan SDM. Sebab dengan SDM yang kompeten akan siap melayani masyarakat,” ujarnya.

“Kita menyadari bahwa tugas kita memberikan pelayanan Masyarakat, kita punya tanggung jawab, melalui sumpah jabatan, untuk melaksanakan aspirasi masyarakat, melalui pembangunan, karena kita menyadari hal itu, tentu punya kewajiban yang sama, sehingga sinergitas harus terbangun. Kalau acuannya Masyarakat bisa terlayani, makmur dan sebagainya maka kita yang punya tanggung jawab, maka sinergitas akan terjaga karena punya tujuan yang sama. Dan kami semua sinergi agar bisa mewujudkan Pembangunan yang baik,” pungkas Hindun.