trustnews.id

Stabilitas Ekonomi Terjaga, Jakarta Terus Dorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Dok, Istimewa

 

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta menggelar konferensi pers kondisi perekonomian dan fiskal di DKI Jakarta Triwulan I 2024 pada tanggal 30 April 2024. Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, memaparkan kinerja ekonomi dan fiskal DKI Jakarta triwulan I 2024. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Yari Yuhariprasetia; Kepala Bidang Perbendaharaan KPU BC Tanjung Priok, Andi Hermawan; serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil Ditjen Kekayaan Negara DKI Jakarta Didik Hariyanto turut menjelaskan kinerja baik bidang perpajakan, bea cukai dan PNBP dalam konferensi pers tersebut.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Mei Ling, menyampaikan perkembangan ekonomi DKI Jakarta triwulan I 2024, yang berada dalam kondisi solid, ditandai tingkat inflasi yang terkendali pada rentang target sasaran inflasi dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dalam zona optimis. Hal ini tidak terlepas dari dukungan kinerja APBN dan APBD yang memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat melalui berbagai program untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

  1. Sampai dengan periode Maret 2024, aktivitas ekonomi DKI Jakarta masih optimis. Indeks Keyakinan Konsumen DKI Jakarta mencapai 143,80, terjaga dalam zona optimis (>100) dan lebih tinggi dari IKK nasional yang tercatat sebesar 123,8. Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi juga meningkat dengan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) berada pada level 133,00, lebih tinggi dari IKE nasional yang tercatat 113,8. Optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian DKI Jakarta juga tercermin dalam Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang terjaga di level 154,5, lebih tinggi dari IEK nasional di level 133,8
  2. Inflasi DKI Jakarta bulan Maret 2024 tercatat di level 2,18% (yoy), sedikit mengalami kenaikan namun masih berada dalam rentang target sasaran. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,33%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,73%, dan kelompok pendidikan sebesar 0,51%. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks, yaitu Kelompok Transportasi sebesar 0,01% dan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,34%.
  3. Kinerja APBN Regional DKI Jakarta sampai 31 Maret 2024 tetap terjaga dengan realisasi pendapatan mencapai Rp389,58 triliun (24,64% dari target), sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp335,20 triliun (16,35% dari pagu)
  4. Kinerja Belanja APBN Regional DKI Jakarta sampai dengan 31 Maret 2024 khususnya Belanja K/L mencapai Rp121,62 triliun, tumbuh 24,25% (yoy) atau 19,19% dari pagu. Realisasi Belanja K/L didominasi belanja Bantuan Sosial, yakni untuk pembiayaan JKN/KIS di Kementerian Kesehatan dan dana Perlindungan Sosial dalam bentuk uang pada Kementerian Sosial. Adapun Belanja Non K/L terealisasi sebesar Rp209,46 T, tumbuh 13,82%. (yoy) atau 15,00% dari pagu. Realisasi belanja Non K/L antara lain berupa belanja subsidi Elpiji kegiatan Pengelolaan Subsidi Energi.
  5. Belanja TKD Rp4,10 T atau 20,69% dari pagu, naik 9,92% (yoy). Realisasi Belanja TKD sampai 31 Maret 2024 utamanya digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
  6. Pendapatan Negara hingga akhir Maret 2024 mencapai 24,64% dari target. Jumlah tersebut setara dengan Rp389,58 T, termoderasi 7,07% (yoy) dari periode yang sama pada tahun sebelumnya, dengan rincian:
  • Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp273,85 T, termoderasi sebesar 13,81% (yoy). Penerimaan terbesar masih didominasi pendapatan dari PPh Non Migas, PPN, dan PPh Migas. Pertumbuhan tertinggi dicapai Pajak Bumi Bangunan sebesar 945,37% (yoy) dengan capaian realisasi sebesar Rp139,11 M atau 1,25% dari target, didorong oleh pembayaran PBB Migas.
  • Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sampai dengan 31 Maret 2024, mencapai Rp4,65 T atau 16,82% dari target APBN 2024, termoderasi sebesar 17,86% (yoy). Komponen Bea Masuk mengalami penurunan sebesar 20,37% (yoy), disebabkan penurunan aktivitas impor. Sementara itu, komponen Cukai naik sebesar 19,57% (yoy) karena kenaikan tarif cukai beberapa Barang Kena Cukai (BKC). Komponen Bea Keluar melonjak sebesar 975,69% (yoy) disebabkan adanya kenaikan harga komoditas terutama referensi CPO berada di atas rata-rata.
  • Penerimaan PNBP sampai dengan 31 Maret 2024, mencapai Rp110,69 T atau 46,91% dari target APBN 2024, meningkat 15,57% (yoy). Capaian ini ditopang oleh Pendapatan Bagian Laba BUMN sebesar Rp42,90 T.
  • 7. Kinerja Pendapatan Daerah DKI Jakarta s.d. 31 Maret 2024 mencapai Rp9,44 T atau 13,03% dari target, termoderasi 17,83% (yoy). Penerimaan terbesar didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lain-lain PAD yang Sah (LLPYS) sebesar 15,38% (yoy), didorong antara lain oleh Pendapatan BLUD.
  • 8.Kinerja Belanja Daerah mencapai Rp7,76 T, atau 10,70% dari pagu, tumbuh 13,25% (yoy). Kenaikan belanja daerah terutama didorong oleh komponen Belanja Barang dan Jasa sebesar 33,93% (yoy) dan Belanja Modal sebesar 32,69% (yoy).
  • 9. Perkonomian DKI Jakarta tetap terjaga dari awal tahun hingga Maret 2024. Ditandai dengan tetap terjaganya IKK dalam zona optimis serta tingkat inflasi yang terkendali. APBN dan APBD terus berperan dalam mendukung perekonomian Jakarta dengan tetap berfokus pada kebermanfaatan langsung pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan pondasi ekonomi pasca Covid di tengah risiko global. Dengan pengelolaan yang efektif dan efisien, dukungan fiskal APBN dan APBD berkontribusi nyata bagi masyarakat DKI Jakarta serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.