TrustNews.Id - Pemerintah Kabupaten Kendal tengah berupaya keras untuk mengurangi pengangguran terbuka yang melonjak tajam. Dari 31.600 orang di tahun 2020 meningkat menjadi 40.000 orang pada 2021.
Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal pada 2021 lalu berada di angka 7,55 persen. Angka tersebut melampaui TPT di tingkat provinsi dimana pada 2021 TPT Jawa Tengah hanya berada di 5,95 persen.
Benedictus Boku, Ketua Apindo Kabupaten Kendal, mengaku bisa memahami kekhawatiran sejumlah kalangan di Kabupaten Kendal akibat tingginya angka pengangguran terbuka.pasalnya, meski kondisi pandemi Covid-19 sudah melandai namun tidak berbanding lurus dengan bangkitnya sektor usaha yang ambruk akibat pandemi. Dan pada saat yang bersamaan, lulusan baru juga membutuhkan tempat untuk bekerja.
"Dalam beberapa kesempatan bertemu dengan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, saya ajak untuk mengecek pengangguran ini darimana sumbernya. Karena di Kendal tidak pernah ada PHK massal dan tidak pernah juga ada karyawan yang dirumahkan. Kok tiba-tiba saja angkanya melonjak," ujar Benedictus Boku kepada TrustNews.
Setelah melakukan penelusuran, lanjutnya, buntut dari penutupan usaha yang lokasinya di luar Kendal. Ini terjadi karena banyak warga Kendal yang bekerja di perusahaan-perusahaan di luar Kendal dengan alasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) lebih tinggi.
"Sebagai perbandingan UMK di Kota Semarang pada 2020 sebesar Rp2.715.000 sedangkan di Kendal sebesar Rp2.261.775 perbedaan besaran ini tentu menarik bagi para pencari kerja. Ketika pandemic kawasan industri di Kota Semarang banyak yang melakukan pengurangan karyawan atau merumahkan karyawannya, nah mereka itu memilih kembali ke Kendal. Ini salah satu penyebabnya," paparnya.
Dalam upaya menurunkan angka pengangguran, pemerintah daerah melakukan kolaborasi dengan dunia usaha yang diwakili APINDO dan KADIN dalam menghidupkan kembali dunia usaha dan pembangunan ekonomi di Kendal.
Menurutnya, dalam upaya menghidupkan kembali dunia usaha, dari sisi pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, menciptakan stabilitas keamanan dan politik, serta mewujudkan kepastian hukum bagi para investor.
"Kesemua itu dengan serangkaian kebijakan untuk menciptakan iklim investasi proinvestor," ujarnya.
Sedangkan pada tataran perusahaan dan pekerja, lanjutnya, untuk kembali membuka ruang komunikasi melalui bipartit dan tripartit dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul antara antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
Di lain sisi, menurutnya, guna menekan angka pengangguran, Pemerintah Kabupaten Kendal pun meluncurkan aplikasi Kendal Karier yang terintegrasi sampai ke tingkat desa. aplikasi ini akan memberikan gambaran tentang pemetaan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Kendal, termasuk menjadi benefit dari segi pelaku usaha dan pemerintah.
Harapannya dengan aplikasi Kendal Karier bisa terpantau jumlah pengangguran yang ada, baik pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja maupun pengangguran karena angkatan kerja baru. Dan di Kendal Karir juga memuat informasi perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan.
"Kita dari APINDO telah membuat kesepakatan dengan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh semua perusahaan yang ada di Kendal itu sepengatahuan pemda juga. Karena potensi pengangguran ada di databesnya Pemda," pungkasnya.
(tn/san)