PO Sinar Jaya 40 Tahun Mengaspal Jalur Utara

Julukannya terbilang seram, "Penguasa Jalur Utara" khususnya bagi masyarakat yang tinggal di Slawi, Tegal, Bumiayu, Purwokerto, Bobotsari, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Wonosobo akan keberadaan PO Bus Sinar Jaya. Bukan hanya telah hilir mudik Jakarta ke daerah tujuan tadi sejak 1980-an dengan tarif yang terjangkau.

Perusahaan otobus yang berkantor pusat di Jakarta ini menyiapkan lebih dari ratusan unit bus untuk melayani pelanggannya dengan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Dengan jumlah armada sebanyak itu saja sudah bisa menggambarkan kelayakan PT Sinar Jaya Megah Langgeng menyandang gelar "Penguasa" di awal tulisan.

Dengan armada sebanyak itu, keunggulan yang ditawarkan kepada calon penumpang dibandingkan perusahaan bus lainnya, yakni titik keberangkatan dan jangkauan destinasi yang lebih dekat, harga tiket bus relatif lebih murah dibanding transportasi lain.

Sepanjang 40 tahun "mengaspal", PO Sinar Jaya tentu sudah kenyang asam garam dalam persaingan bisnis bus AKAP yang sangat ketat. Dan, tak dipungkiri namanya persaingan, akan ada perusahaan sejenis yang meredup atau tersingkir.

Dalam pandangan Teddy Rusly, Direktur Utama PT Sinar Jaya Megah Langgeng, dunia transportasi darat sudah jauh berubah dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan tol oleh pemerintah.

"Perusahaan otobus harus menyesuaikan trayek dengan kondisi terbaru di lapangan terkait keberadaan jalan tol. Kiranya kami bisa mengajukan perubahan asal tujuan dan juga lintasan dari trayek yang kami punya saat ini," ungkap Teddy Rusly menjawab TrustNews soal keberadaan jalan tol dalam bisnis perusahaan otobus.

Dijelaskannya, perubahan yang terjadi akibat adanya jalan tol, satu diantaranya dipicu adanya relokasi perusahaan-perusahaan (baca: pabrik) dari Jabodetabek ke kawasan-kawasan ekonomi baru, termasuk kawasan industri terpadu.

"Sesuai visi moto kami dari awal menjalankan PO SInar Jaya kenyamanan bertransportasi yang aman, terjangkau dan terpercaya," ujarnya.

PO Sinar Jaya juga berharap agar pemerintah mulai memberi perhatian dengan membuat kebijakan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyesuaian tarif tol bagi mobil pribadi.

“Jadi dibutuhkan golongan angkutan umum sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada kendaraan umum terlebih penggunaan angkuta umum dapat mengurangi polusi udara,” pungkasnya.