KPw Bank Indonesia Sulsel Perkuat Stabilitas Dan Mendorong Perekonomian Daerah

TRUSTNEWS.ID,. - Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur Januari 2024 menetapkan bauran kebijakan di tingkat Nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi, yakni mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability.

Langkah ini ditempuh untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rizki Ernadi Wimanda, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), mengatakan, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/ pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.

Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi-keuangan digital.

“Di level daerah, BI Sulawesi Selatan aktif mendukung implementasi bauran kebijakan tersebut melalui pengendalian inflasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), peningkatan Kapasitas UMKM dan business matching pembiayaan, serta mendorong penggunaan QRIS dan kanal transaksi non tunai di kalangan masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah,” ujar Rizki Ernadi Wimanda kepada TrustNews.

Dalam mengendalikan inflasi, lanjutnya, BI bersama Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan yang tergabung dalam TPID menjalankan strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Untuk menjaga Ketersediaan Pasokan, BI Sulsel membina klaster pangan, baik pertanian maupun perikanan, agar produktivitasnya meningkat dan dapat memenuhi permintaan masyarakat. Untuk menjaga keterjangkauan harga, BI Sulsel turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

“Dalam menjaga kelancaran distribusi, BI Sulsel bersama TPID menginisiasi Program SIPEPPA yang mengefisienkan rantai distribusi Bulog langsung kepada toko retail/ pengecer, serta program Mini Distribution Center(MDC) yang mengefisienkan rantai distribusi dari produsen pangan langsung kepada masyarakat umum,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, BI Sulsel bersama pemerintah daerah tergabung dalam Forum Percepatan Investasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (Pinisi Sultan) untuk mendukung visi Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang ramah investasi, pusat industri dan perdagangan, dan tujuan wisata kelas dunia.

Pada tahun 2023 , BI Sulsel menyelenggarakan South Sulawesi Investment Forum (SSIF) pertama yang merupakan forum investasi sebagai wadah dalam memberikan informasi terkait perkembangan perekonomian, potensi investasi, kesiapan dan iklim investasi, serta dukungan dan komitmen pemerintah Sulsel terhadap investasi.

SSIF merupakan lanjutan dari proses kurasi Investment Project Ready to Offer (IPRO) Sulsel yang telah dilakukan pada South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) 2021-2023. SSIF 2023 mengangkat tema “Reinforcing The Downstream Industry and Circular Economy” dan diselenggarakan pada Rabu, 4 Oktober 2023. Kegiatan SSIF 2023 menghadirkan beberapa prominent speaker, diantaranya Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI bidang 6, dan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Dalam kegiatan opening ceremony SSIF dilakukan penandatanganan MoU kerjasama untuk Proyek Pelabuhan di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) antara PT Bantaeng Sinergi Cemerlang, PT Sarana Pembangunan Sulawesi, dan China Railway 19th Bureau Group Co. Ltd.

“Dalam SSIF terdapat 12 IPRO potensial Sulsel yang seluruhnya mendapatkan keberminatan dari calon investor melalui one on one meeting yang terlaksana dan menghasilkan 9 Letter of Intent (LOI) dari 5 calon investor. BI Sulsel juga terus mendorong peningkatan kualitas proyek investasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah,” pungkasnya.